Ribuan hakim melakukan aksi cuti bersama yang digalakkan solidaritas hakim Indonesia sejak 7 hingga 11 Oktober 2024. https://tvscope.okezone.com/read/2024/10/08/627/3072260/hakim-cuti-massal-sidang-tetap-jalanidhttps://tvscope.okezone.com/read/2024/10/08/627/3072260/hakim-cuti-massal-sidang-tetap-jalanhttps://tvscope.okezone.com/read/2024/10/08/627/3072260/hakim-cuti-massal-sidang-tetap-jalanSelasa 08 Oktober 2024 13:58 WIBTim iNews TVHakim melakukan cuti massal menuntut kesejahteraan. https://img.okezone.com/content/2024/10/08/627/3072260/hakim_cuti_massal-2y9D_large.jpgRIBUAN hakim melakukan aksi cuti bersama yang digalakkan solidaritas hakim Indonesia sejak 7 hingga 11 Oktober 2024. Aksi ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang dinilai belum memprioritaskan kesejahteraan dan perlindungan hakim. Di tengah cuti massal, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda beberapa persidangan hingga pekan depan. Namun, PN Jakarta Selatan tetap menjalankan sidang praperadilan dan sidang dengan tahanan yang masa penahanannya segera berakhir. PN Jaksel juga masih membuka pelayanan bagi masyarakat. Sementara, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap menggelar sidang yang telah terjadwal. Sidang tetap dilaksakan karena bersifat mendesak dan banyaknya sidang khusus, seperti kasus tindak pidana korupsi. Meski demikian, PN Jakarta Pusat menyatakan dukungan penuh dan tidak mengintervensi hakim jika memutuskan menunda sidang.( hamzah hasibuan/jessica winoto)   RIBUAN hakim melakukan aksi cuti bersama yang digalakkan solidaritas hakim Indonesia sejak 7 hingga 11 Oktober 2024. Aksi ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang dinilai belum memprioritaskan kesejahteraan dan perlindungan hakim. Di tengah cuti massal, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda beberapa persidangan hingga pekan depan. Namun, PN Jakarta Selatan tetap menjalankan sidang praperadilan dan sidang dengan tahanan yang masa penahanannya segera berakhir. PN Jaksel juga masih membuka pelayanan bagi masyarakat. Sementara, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap menggelar sidang yang telah terjadwal. Sidang tetap dilaksakan karena bersifat mendesak dan banyaknya sidang khusus, seperti kasus tindak pidana korupsi. Meski demikian, PN Jakarta Pusat menyatakan dukungan penuh dan tidak mengintervensi hakim jika memutuskan menunda sidang.( hamzah hasibuan/jessica winoto)