Beberapa menteri Kabinet Merah Putih menuai sorotan dan kritik publik dalam waktu sepekan setelah dilantik. https://tvscope.okezone.com/read/2024/10/27/627/3079405/sepekan-kabinet-merah-putih-5-menteri-buat-gaduhidhttps://tvscope.okezone.com/read/2024/10/27/627/3079405/sepekan-kabinet-merah-putih-5-menteri-buat-gaduhhttps://tvscope.okezone.com/read/2024/10/27/627/3079405/sepekan-kabinet-merah-putih-5-menteri-buat-gaduhMinggu 27 Oktober 2024 19:06 WIBTim iNews TVBaru sepekan, lima menteri Prabowo sudah membuat gaduh. https://img.okezone.com/content/2024/10/27/627/3079405/menteri_prabowo-W1bu_large.jpgJAKARTA - Beberapa menteri Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan dan kritik publik dalam waktu sepekan setelah dilantik. Berbagai pernyataan dan langkah yang diambil oleh para menteri ini memicu kontroversi yang ramai dibicarakan. Salah satu kontroversi datang dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut peristiwa berdarah 1998 bukan sebagai pelanggaran HAM berat, yang langsung menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Selain itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, juga membuat kegaduhan dengan mengeluarkan surat resmi kementerian untuk acara syukuran pribadi, yang dipandang kurang tepat oleh publik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, membuat pernyataan yang menghebohkan dengan menyebut adanya lobi pertukaran kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan tambahan jatah menteri bagi Partai Golkar, yang menuai sorotan luas. Kontroversi lain datang dari Menteri HAM, Natalius Pigai, yang menilai anggaran kementeriannya terlalu minim dengan hanya 64 miliar rupiah. Pigai menyatakan bahwa kementerian baru ini membutuhkan anggaran hingga 20 triliun untuk beroperasi secara efektif. Terakhir, Kepala Kantor Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengklaim bahwa struktur kementerian Prabowo-Gibran lebih ramping dibandingkan dengan era pemerintahan Joko Widodo, sebuah pernyataan yang memancing debat mengenai efektivitas kabinet baru ini. (Dwinarto)   JAKARTA - Beberapa menteri Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan dan kritik publik dalam waktu sepekan setelah dilantik. Berbagai pernyataan dan langkah yang diambil oleh para menteri ini memicu kontroversi yang ramai dibicarakan. Salah satu kontroversi datang dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut peristiwa berdarah 1998 bukan sebagai pelanggaran HAM berat, yang langsung menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Selain itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, juga membuat kegaduhan dengan mengeluarkan surat resmi kementerian untuk acara syukuran pribadi, yang dipandang kurang tepat oleh publik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, membuat pernyataan yang menghebohkan dengan menyebut adanya lobi pertukaran kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan tambahan jatah menteri bagi Partai Golkar, yang menuai sorotan luas. Kontroversi lain datang dari Menteri HAM, Natalius Pigai, yang menilai anggaran kementeriannya terlalu minim dengan hanya 64 miliar rupiah. Pigai menyatakan bahwa kementerian baru ini membutuhkan anggaran hingga 20 triliun untuk beroperasi secara efektif. Terakhir, Kepala Kantor Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengklaim bahwa struktur kementerian Prabowo-Gibran lebih ramping dibandingkan dengan era pemerintahan Joko Widodo, sebuah pernyataan yang memancing debat mengenai efektivitas kabinet baru ini. (Dwinarto)