PDIP siap melawan segala bentuk upaya yang dianggap mengganggu stabilitas internal partai. https://tvscope.okezone.com/read/2024/12/20/625/3097269/pdi-p-melawan-upaya-mengawut-awut-minta-aparat-hukum-bertindakidhttps://tvscope.okezone.com/read/2024/12/20/625/3097269/pdi-p-melawan-upaya-mengawut-awut-minta-aparat-hukum-bertindakhttps://tvscope.okezone.com/read/2024/12/20/625/3097269/pdi-p-melawan-upaya-mengawut-awut-minta-aparat-hukum-bertindakJum'at 20 Desember 2024 15:23 WIBTim iNews Media Group PDIP siap melawan segala bentuk upaya yang dianggap mengganggu stabilitas internal pantai/Foto: RCTIhttps://img.okezone.com/content/2024/12/20/625/3097269/pdip_dia_melawan-vXH7_large.jpgJAKARTA – Menyusul polemik pemecatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari PDI Perjuangan, partai ini kini menegaskan siap melawan segala bentuk upaya yang dianggap mengganggu stabilitas internal mereka. Jelang Kongres PDI-P ke-5 yang dijadwalkan pada 2025 mendatang, PDI-P menyatakan kesiapan untuk menghadapi pihak-pihak yang dinilai mencoba “mengawut-awut” partai. Ketua DPP PDI-P bidang Reformasi Hukum Nasional, Ronny Talapessy, meminta agar aparat hukum segera bertindak terkait dengan beredarnya baliho dan spanduk yang diduga menghasut dan meragukan keabsahan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Menurut Talapessy, hal ini sudah menciptakan kondisi "siaga-1" di internal partai. "Kami meminta pemerintah dan aparat hukum untuk menertibkan demi tercipta stabilitas nasional," ujar Talapessy. (Dwinarto) JAKARTA – Menyusul polemik pemecatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari PDI Perjuangan, partai ini kini menegaskan siap melawan segala bentuk upaya yang dianggap mengganggu stabilitas internal mereka. Jelang Kongres PDI-P ke-5 yang dijadwalkan pada 2025 mendatang, PDI-P menyatakan kesiapan untuk menghadapi pihak-pihak yang dinilai mencoba “mengawut-awut” partai. Ketua DPP PDI-P bidang Reformasi Hukum Nasional, Ronny Talapessy, meminta agar aparat hukum segera bertindak terkait dengan beredarnya baliho dan spanduk yang diduga menghasut dan meragukan keabsahan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Menurut Talapessy, hal ini sudah menciptakan kondisi "siaga-1" di internal partai. "Kami meminta pemerintah dan aparat hukum untuk menertibkan demi tercipta stabilitas nasional," ujar Talapessy. (Dwinarto)