Menteri HAM: Program Pelajar Masuk Barak Militer Tidak Langgar HAM

JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Natalius Pigai menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengirim pelajar bermasalah ke barak militer tidak melanggar hak asasi manusia. Pigai menegaskan bahwa selama kegiatan di barak tidak melibatkan hukuman fisik atau tindakan kekerasan, program ini dianggap sah dan tidak bertentangan dengan HAM.

Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa pendidikan bagi para pelajar yang dikirim ke barak harus tetap menjadi prioritas utama. Jika kebijakan ini terbukti berhasil, Pigai menyarankan agar daerah lain bisa meniru langkah tersebut. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)